Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)

Abstract

Perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya selama diarahkan kepada jalan yang baik, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dan keluarganya. Peran seorang suami sebagai kepala keluarga disebabkan tanggung jawab besarnya untuk mengemban amanah terhadap isteri dan anak-anaknya, tidak hanya urusan materi saja melainkan jasmani dan rohani keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak laksana kepala keluarga menurut hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris Islam atas perempuan yang berperan laksana kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur. Metode atau tata cara pengidentifikasian permasalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab problematika dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Dengan menggunakan sumber atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, kemudian melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa term kepala keluarga masih hanya fokus pada jenis kelamin laki-laki, sedang pada realitanya tidak semua laki-laki yang mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, bahwa pada peran keluarga akan memiliki pengaruh dalam pembagian waris. Konsep kepala keluarga dalam pandangan Syahrur tidak mengedepankan pada jenis kelamin tertentu, namun pada kemampuan dan kebaikan manajemen dalam suatu keluarga. Begitupula kaitannya dengan hak waris, dimana mereka yang memiliki peran sebagai kepala keluarga baik laki-laki atau perempuan apabila dirinya mengemban amanah sebagai kepala keluarga dan memiliki beban ekonomi untuk dicukupi kebutuhannya maka berhak atas hak waris yang lebih dari selainnya yang tidak memiliki beban ekonomi. Interpretasi Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai awal dalam kodifikasi pada regulasi yang bernilai keadilan